Jeblok Ya Jeblok Aja.....

Saya rasa wajar bila sebagian besar masyarakat yang merasa 'keki' atas rencana kenaikan gaji presiden dan sekitar 8000 pejabat negara yang saat ini sedang diusung oleh pemerintah.

Bagaimana tidak, masyarakat kecil terutama yang bekerja di sektor publik seperti petugas kebersihan, petugas parkir hingga guru yang berada dibawah suku dinas departemen belum mendapatkan penghasilan yang memadai bahkan gaji 'pahlawan tanpa tanda jasa' (guru) sangat jauh dari mencukupi kehidupan mereka ditambah status mereka yang kebanyakan sudah mengajar selama puluhan tahun masih berstatus guru honorer.

''Kan sudah dapat Rp 62 juta, memangnya nggak cukup uang segitu,'' kata Masykur (50 tahun) seorang guru honorer di sebuah SMA negeri di Jakarta kepada Republika, Rabu (26/1) saat sedang menyinggung gaji yang diterima seorang kepala negara Republika Indonesia tiap bulannya yang besarnya 38 kali gaji yang dia terima.

Masykur sudah mengabdi sejak tahun 1987 dan tak kunjung diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Di Indonesia, tak hanya balita gizi buruk saja yang masih marak. Jumlah orang seperti Mansyur, pegawai honorer yang bergaji buruk, masih jutaan banyaknya.

Karir honorernya bermula di sebuah madrasah tsanawiyah di bilangan Duren Tiga, Jakarta Selatan. Ketika itu Masykur hanya memperoleh upah Rp 50 ribu per bulan. Kini, 23 tahun kemudian, gaji yang ia terima hanya Rp 1,6 juta. ''Itu pun ngajar di dua tempat,'' kata Masykur.

Masih dari Republika, Selamet Riyadi (46), penjaga sekolah SMAN 60 Jakarta Selatan, langsung memberi lampu hijau jika presiden dan para pejabat negara ini ingin naik gaji. ''Tapi saya jadikan PNS dulu,'' ucapnya. Lalu Selamet melanjutkan, kehidupan presiden saat ini sudah sangat berkecukupan dengan fasilitas mewah kelas satu. Karenanya tak pantas bicara gaji di tengah kehidupan rakyat masih susah.

Makruf (62), pengangkut sampah yang bekerja di bawah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, juga hanya bisa berkomentar sinis mengenai rencana kenaikan gaji para pejabat negara. Ia menilai tak seharusnya gaji pejabat naik sebab pendapatan yang diterima sudah besar. Lagipula, pejabat negara juga mendapat fasilitas dan kenyamanan yang lebih dibanding rakyat biasa. ''Naikkan gaji saya dulu dan teman-teman, bukannya mereka yang duitnya sudah banyak?''

Suara-suara diatas didengar ga ya ? Meragukan.... karena anggota DPR sendiri hanya segelintir orang saja yang menolak keras rencana ini dan yang lainnya sepertinya 'menolak' tapi ogah-ogahan. Coba aja simak yang diungkapkan oleh ketua DPR Marzuki Ali saat diwawancara oleh Republika yang lebih cendrung setuju, kenapa begitu ? ya setuju donk, kalo presiden naik gaji beliau sudah dipastikan naik gaji juga.

'Pemerintah paling tahu, pantas dan patutnya. Tapi kalau dilihat waktu tujuh tahun (presiden dan pejabat belum naik gaji),sudah sangat pantas, apalagi dengan nilai inflasi saat ini. Bisa dilihat, kalau inflasi rata-rata lima persen (per tahun), penurunan nilai gaji pejabat berapa banyak?.'

'Menurut saya, kalau memang tujuh tahun (gaji presiden dan pejabat, Red) belum pernah naik, lalu kita mengharapkan tidak ada korupsi, itu tidak adil juga. Kalau seperti itu berarti harus dilihat kembali, apakah wajar tujuh tahun tidak naik? Di lain pihak kita menuntut bekerja baik dan tidak korupsi.'

'Saya tidak bisa menyatakan pantas atau tidak pantas (naik gaji). Kalau misalnya pantas, saya tidak tahu tolok ukurnya. Kalau kepantasan dan kepatutan yang jadi masalah, kadang orang dikaitkan dengan kemiskinan, itu kan repot dan sensitif sekali. Seharusnya ada tolok ukur yang jelas, kapan boleh naik gaji.'

'Kalau masyarakat mengatakan belum pantas naik, lalu kapan pantasnya? Jangan hanya bilang tidak pantas. Harus ada indikator untuk menentukan pantas atau patutnya. Jangan pokoke, harus rasional. Misalnya, kalau mampu menurunkan kemiskinan sekian persen, lalu layak naik gaji. Jangan tidak ada ukuran.'

Pak Marzuki menyatakan 'tidak adil' bila gaji Presiden dan para pejabat yang puluhan kali diatas UMR selama tujuh tahun tidak naik-naik tapi dituntut untuk tidak korupsi ? PARAH...

Apa menjamin bila dinaikan gaji korupsi akan berkurang ? sekarang gaji besar pejabat ditambah berbagai fasilitas saja masih korupsi ? Di Indonesia, korupsi dilingkungan pejabat sudah menjadi budaya warisan dari zaman pemerintahan sebelum 'era reformasi' saat ini. Tapi uniknya di zaman yang katanya 'era reformasi' dengan slogan 'Anti KKN' tapi nyatanya korupsi semakin marak dan terbuka, orang yang terjerat tuntutan korupsi bisa tampak terlihat tenang-tenang saja (bahkan masih bisa jalan-jalan) karena hukum dapat dengan mudahnya 'dibeli'.

Mmmm..... Kira-kira kapan ya saya bisa naik gaji tanpa diiringi kenaikan sembako dan BBM yang melambung tinggi ? Karena 'jatuhnya' sama saja dengan ga naik gaji :)